Perlindungan Hukum Atas Warisan Budaya Masyarakat Hukum Adat dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Masyarakat Adat Rongkong

  • Takdir Takdir Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Yulia Rahmadani Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Zulayka Muchtar Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Juli Daniati Lestari Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • M Mutahaddid Syu’ban Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Rahmayanti Rahmayanti Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Agostinho Gomes Lopes Soares Fernandes Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Aditya Pratama Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia
  • Sankara Sanoussa Universitas Mega Buana, Palopo, Indonesia
  • Nur Aslin Cheteh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
  • Muhammad Furqan Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Keywords: warisan budaya, masyarakat adat, komunitas adat Rongkong, perlindungan hukum, pariwisata berkelanjutan, hak-hak masyarakat, hukum warisan adat

Abstract

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap warisan budaya masyarakat adat pada Komunitas Adat Rongkong di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia, serta kontribusinya terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara kerangka hukum nasional, hukum adat, dan instrumen hukum internasional dalam melindungi warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis norma hukum, kerangka kebijakan, serta praktik-praktik budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Rongkong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan memberikan perlindungan terhadap warisan budaya, masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, komersialisasi budaya, tata kelola pariwisata, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum berbasis masyarakat yang mengintegrasikan kelembagaan adat, kebijakan pemerintah daerah, dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat hak-hak masyarakat adat sekaligus menjamin pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggayasti, U. H., Hardiyanti, M., & Natalis, A. (2025). Legal protection of traditional medicine knowledge in Indonesia: Integrating local wisdom and modern regulations. Pan African Medical Journal, 51, Article 73.

Ardi, A. S. (2023). Makna simbolik motif kain tenun Rongkong di Dusun Salurante Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Skripsi, Universitas Negeri Makassar.

Karim, S. (2025). Kaltim berkelanjutan: Menambang nilai, bukan bumi. Tribun Kaltim.

Mahal, L. J. A. (2021). Perlindungan hukum atas rumah adat sebagai ekspresi budaya tradisional. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1).

Prihatini, Z., & Jatmiko, B. P. (2025). Masyarakat adat Sorong siap kembangkan pariwisata berkelanjutan. Kompas.com.

Putri Utami, Y. (2025). Perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia dalam HKI. Suara Muhammadiyah.

Rahmatullah, I., & Pratiwi, N. D. (2024). Komersialisasi wisata ritual adat: Antara autentisitas budaya dan komodifikasi. Jurnal Pariwisata dan Kewirausahaan, 9(2), 134–152.

Ramadhan, M. C. (2025). Pencegahan misappropriation terhadap kekayaan intelektual komunal melalui pemanfaatan data pembanding dalam rezim first to file hukum merek. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 7(1).

Sempo, V. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13(5).

UNESCO. (2024). Intangible cultural heritage. https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage

UNESCO World Heritage Centre. (2025). UNESCO promotes community resilience in Trinidad, Cuba, through sustainable tourism and the safeguarding of living heritage. https://whc.unesco.org/en/news/2786

Wardani, R., & Mulhimmah, B. R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak komunal kain tenun perspektif hukum Islam dan hukum positif. BHES: Buletin Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 36–42.

Published
2026-11-10
How to Cite
Takdir, T., Rahmadani, Y., Muchtar, Z., Lestari, J. D., Syu’ban, M. M., Rahmayanti, R., Fernandes, A. G. L. S., Pratama, A., Sanoussa, S., Cheteh, N. A., & Furqan, M. (2026). Perlindungan Hukum Atas Warisan Budaya Masyarakat Hukum Adat dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Masyarakat Adat Rongkong. Jurnal Abdimas Indonesia, 6(4), 1992-2001. https://doi.org/10.34697/jai.v6i4.4184
Section
Articles